Network
Literasi News – Dikategorikan sebagai organisasi terlarang, organisasi kemasyarakatan Islam Front Pembela Islam (FPI) didubarkan pemerintah.
Pemerintah melarang semua bentuk kegiatan, simbol dan atribut organisasi yang dipimpin Habib Rizieq Shihab tersebut.
Pembubaran FPI berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga.
Baca Juga: Langsung ke Rekening Penerima, Tahun 2021 Pemerintah Siapkan Bansos Tunai Rp300 Ribu Perbulan
Keputusan dibubarkannya FPI disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej, di Jakarta Rabu, 30 Desember 2020.
“Kepada aparat pemerintah pusat dan daerah kalau ada sebuah organsiasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada, dan harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada, terhitung sejak hari ini (Rabu, 30 Desember 2020)” ungkap Mahfud MD.
Mahfud menjelaskan, sejak tanggal 20 Juni 2019, secara dejure FPI telah bubar sebagi organisasi kemasyarakatan.
Baca Juga: Pengajar Sekolah Negeri dan Swasta Bisa Mendaftar PPPK Setara PNS,Berikut Penjelasannya
Namun kenyataannya, kata Mahfud, sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar keamanan, ketertiban dan bertentangan dengan hukum.
