Network
Literasi News - Komunitas Change Indonesia akan melaporkan Pemprov Jawa Barat ke Ombudsman Perwakilan Jawa Barat terkait pembatalan penggunaan Gedung Indonesia Menggugat, sebagai lolasi pelaksanaan diskusi dan rapat kerja Komunitas Change Indonesia, pada Sabtu 8 Oktober 2023 lalu.
Salah satu Presidium Komunitas Change Indonesia Eko Arief Nugroho menilai telah terjadi diskriminasi dalam hal penggunaan fasilitas milik pemerintah dalam hal ini Pemprov Jawa Barat untuk kegiatan politik.
Kebetulan, salah satu pembicara dalam acara diskusi dan rapat kerja Change Indonesia yang bertema "Demi Ibu Pertiwi, Saatnya Perubahan" adalah Anies Baswedan, capres yang diusung oleh partai-partai koalisi perubahan.
Baca Juga: Ansor Kota Bandung Beberes Kota Menyambut Hari Santri Nasional 2023
Panitia sebenarnya sudah mendapat ijin terkait penggunaan Gedung Indonesia Menggugat untuk acara ini. Hanya saja, pada Jumat malam sekitar pukul 11 malam, panitia diberi tahu bahwa ijin penggunaan GIM dibatalkan oleh pengelola GIM dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat.
Alasan pembatalan penggunaan GIM seperti yang disampaikan PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, adalah bahwa gedung pemerintah sesuai Peraturan Gubernur tahun 2017, tidak boleh digunakan untuk acara atau kegiatan politik.
Eko menilai, penjelasan dari PJ Gubernur terlihat sangat diskriminatif, karena pada hari yang sama, Ketua Umum PSI Kaesang SP juga menggelar acara dengan kalangan millenial di Youth Center Arcamanik. Untuk acara Kaesang ini PJ Gubernur berjanji akan menyampaikan teguran.
Baca Juga: Presidium Change Indonesia Soal Penjegalan Anies di Gedung Indonesia Menggugat: 'Harus Dilawan'
Sebelumnya, pada tanggal 17 September 2023, relawan dari salah satu capres juga menggelar rapat di GIM, dan tidak ada larangan dan pembatalan dari Pemprov Jabar utk kegiatan ini.
