Network
Literasi News - Pemerintah Indonesia resmi menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan hasil pertanian tertentu.
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.
Lewat aturan PMK Nomor 64/PMK.03/2022 yang resmi diberlakukan 1 April 2022 lalu ini terdapat setidaknya 41 komoditas hasil pertanian yang dikenakan PPN.
Terkait hal ini Wakil ketua DPRD Jawa Barat Oleh Soleh menyatakan menolak keras diberlakukannya aturan ini.
"Apa dasar menolaknya? sampai saat ini masyarakat belum merasakan kebahagiaan, belum merasakan kesuksesan dari hasil tani mereka," kata Oleh Soleh dalam rilis yang diterima wartawan Jumat, 13 April 2022.
Ketua DPD Pemuda Tani HKTI Jawa Barat ini juga mengungkapkan acapkali petani tidak mendapatkan afirmasi baik infrastruktur, bibit bahkan akses terhadap penjualan dengan harga yang kompetitif.
Baca Juga: Silaturahmi Bersama Gus Kaustar, Para Kyai dan Ajengan Anom Bahas Soal Nahdiyin Bersatu
"Yang ada petani hari ini hanya dijadikan sebagai sapi perah para kartel pendulang keuntungan dari distribusi penjualan hasil tani tersebut," ungkapnya.
Menurutnya akan lebih baik apabila pemerintah pusat maupun daerah memberikan afirmasi kebijakan secara total dari hulu hingga hilir kepada para petani, baik dari infrastrukturnya, dari permodalannya, juga pelatihan secara utuh.
