Network
Literasi News - Insan pers di Indonesia diharapkan harus tetap menjaga kualitas berita. Hal ini agar peran pers dan berita yang dihasilkan mampu menjadi pilihan terpercaya publik dalam memberikan informasi.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengharapkan segenap insan pers Indonesia untuk tidak menggampangkan proses dalam membuat berita dan menurunkan kualitasnya.
"Pers tidak seharusnya menerapkan praktik jurnalisme yang menggampangkan proses dan menurunkan kualitas," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Menkopolhukam menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara kunci dalam Konvensi Media Massa Hari Pers Nasional (HPN) 2022, yang diselenggarakan secara hybrid dari Kendari, Sulawesi Tenggara, dipantau secara virtual di Jakarta, Selasa 8 Februari 2022.
Dalam kesempatan itu, Mahfud MD memberikan contoh terkait praktik jurnalisme yang menggampangkan proses dan menurunkan kualitas berita.
"Misalnya, menulis tanpa konfirmasi, menulis secara sepihak, tidak cover both side, memberi pemaknaan keliru pada sebuah peristiwa, memilih narasumber yang tidak kredibel, atau praktik membuat judul-judul berita yang menggoda, namun melencengkan maknanya," tuturnya, seperti dilansir Antara.
Menkopolhukam menilai, harapan itu juga berkaitan dengan wujud kedisiplinan pers dalam mempertahankan profesionalisme dan kualitas pemberitaan. Sehingga seluruh insan pers dapat senantiasa bertahan dan berkelanjutan menjadi pilihan publik terpercaya.
Bahkan, tambah Mahfud MD, hal tersebut akan berperan penting dalam melawan dominasi media sosial yang berpotensi dibanjiri hoaks atau berita bohong.
Baca Juga: Jurnalis dan Media Dituntut Tetap Sampaikan Informasi Aktual, Faktual, dan Kredibel
Ia mengakui, media sosial jika disalahgunakan bisa menjadi ruang besar bagi masyarakat untuk mengabaikan etika publik dalam berkomunikasi dan meluaskan penyebaran hoaks serta konten disinformasi. Lalu, hal itu justru menguntungkan pihak tertentu, khususnya platform media global.
"Praktik ini berlangsung secara luas dan memberikan keuntungan yang besar hanya pada pihak tertentu, khususnya platform media global yang pada akhirnya menghasilkan ketimpangan (jika dibandingkan dengan media massa nasional) dan mengusik kedaulatan nasional kita, terutama kedaulatan di bidang digital," katanya.***
