Literasi News -Sejumlah elemen yang mengatasnamakan Front Aksi Pendidikan Indonesia (Front API) menggelar aksi di kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada Rabu, 28 September 2022 pukul 12.30 WIB.
Pantaun sejumlah media dilapangan, aksi tersebut tidak mendapatkan respon oleh pihak Kemendikbudristek. Alih-alih direspon seputar tuntutan, malah aksi berbuntut diusir pihak kepolisian yang berjaga.
Adib Riyadi Koordinator aksi menjelaskan, UUD 1945 mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan pendidikan nasional sebagai gambaran cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas, SDM yang Unggul, sebagaimana Visi-Misi Presiden Jokowi “SDM Unggul, Indonesia Maju”.
Baca Juga: Tanggal 30 September 2022 Memperingati Hari Apa? Apakah Libur? Cek Informasinya Disini
Menurut Adib, sejak presiden menetapkan CEO Gojek, Nadiem Anwar Makarim (Nadiem) sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) banyak ide-ide baru, istilah-istilah baru hingga teknologi baru yang dibuat dan dibangun.
Ia mengatakan, sebagai pecinta dan juga pembisnis teknologi, Nadiem tentu akan memberikan pengaruh signifikan khususnya dalam tranformasi digital di Kemdikbudristek. Namun apakah sudah menyentuh masalah dasar dan pokok dari persoalan pendidikan Indonesia? Tentu tidak sama sekali.
Kendati demikian, jelas Adib, infrastruktur Pendidikan, Jumlah, Kapasitas dan Kesejahteraan Tenaga Pengajar, Biaya Pendidikan, Kualitas lulusan, masih menjadi masalah dasar yang sampai hari ini sama sekali jauh dari kata terselesaikan.
Bahkan, jelas Adib, masalah-masalah dasar belum terselesaikan, lalu hadir masalah baru. Pada tanggal 19 September 2022, Nadiem hadir pada acara konferensi tingkat tinggi (KTT) Transforming Education yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Kota New York dan menerangkan ke dunia internasional bahwa di Kemdikbudristek terdapat 400 orang product manager, software engineer, dan data scientist yang bekerja sebagai tim yang melekat untuk Kementrian yang disebut shadow organization (organisasi bayangan).
Baca Juga: Kompetisi Robotik Madrasah Berhadiah Total Rp300 juta, Pendaftaran Dibuka Hingga 26 Oktober 2022
Ia melanjutkan, seorang product manager dan ketua tim berposisi hampir setara Direktur Jenderal. Mereka bisa diminta bekerja kapan saja jika diperlukan untuk mendorong dan mengimplementasikan kebijakan kementrian bahkan hanya untuk mengecek, survey, dan validasi data lapangan yang dibutuhkan Kementrian.
Lebih lanjut dijelaskan, Menteri Madiem telah merendahkan kapasitas ASN Kemdikbudristek dan seluruh ASN Pemerintah Indonesia, memandang bahwa mereka tidak memiliki kapasitas mempuni mengurusi masalah-masalah Pendidikan Indonesia. Nadiem dapat diduga serta patut dicurigai telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menteri.
Selanjutnya, Adib menyentil juga terkait latar belakang Menteri Nadiem. Seperti diketahui Nadiem adalah Pemilik Gojek yang telah marger dengan Tokopedia menjadi GoTo dan PT. Telkom Indonesia memiliki saham di perusahaan tersebut sebagaimana diuraikan diatas.
Selain itu, kata Adib, kita juga mengetahui bersama, bahwa beberapa vendor Kemdikbudristek bernilai Milyaran Rupiah dimenangkan oleh Telkom. Kecurigaan ini sebagai upaya kami menjaga Pemerintah dari prilaku Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
Sampai pada hal ini, kami tidak melihat kapasitas Bapak Nadiem Awar Makarim sebagai orang yang memiliki pengetahuan, kefahaman, serta cita-cita di dunia Pendidikan, selain ia sebagai Pengembang teknologi dan pembisnis. Ini penting untuk diperhatikan demi masa depan Pendidikan kita.
Baca Juga: Jadwal Tayang Antares Season 2 Episode 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 Full Movie di WeTV
Adapun tuntutan Front Aksi Pendidikan Indonesia (Front API) sebagai berikut;
1. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombusdman Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan penyeluruh terhadap Kemendikbudristekdikti. Khususnya terkait keberadaan Shadow Organization yang berjumlah 400 orang dan diantaranya setara kementerian, hingga proses menangnya PT. Telkom sebagai vendor pekerjaan di Kemendikbudristekdikti.
2. Meminta seluruh ASN dan Pegawai Kemedikbudristekdikti lainnya membuka kepada publik masalah sebenarnya secara objektif diluar subjektifitas MENTERI. Siapa sebenarnya 400 orang Shadow Organization yang dimaksud Nadiem Makarim dan bagaimana mekanisme kontrak dan pembiayaannya.
3. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan opsi pergantian Mendikbudristekdikti oleh orang yang lebih faham Pendidikan.***