Literasi News - Panitia Kerja (Panja) Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) menegaskan bahwa pndidikan harus ditempatkan sebagai visi negara, bukan sebagai visi pemerintah.
Sebab, menurut Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, ketika pendidikan diletakkan sebagai visi negara, rezim pemerintahan manapun yang berkuasa tidak akan menjadi persoalan. Sebab, pendidikan sudah dirancang menjadi jalan panjang, yang betul-betul berkomitmen kepada membangun peradaban.
“Dan tidak terinstruksi oleh kepentingan-kepentingan politik jangka pendek,” tegas Huda, saat membuka forum pembicaraan tersebut secara daring, Kamis 21 Januari 2021.
Baca Juga: Catat, Ini Jadwal dan Syarat Pencairan Dana Taperum Bagi PNS yang Pensiun Januari 2021
Karena letaknya sebagai visi negara itulah, lanjut dia, Panja Komisi X Peta Pendidikan, di mana sebanyak delapan fraksi telah bergabung di dalamnya, berharap adanya masukan-masukan penting dari banyak pihak.
Setelah sebelumnya mendengar masukan dari para pakar pendidikan, Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR kali ini menampung masukan dari perspektif filsafat pendidikan dan kebudayaan.
Syaiful Huda mengatakan, RDPU tersebut membahas soal konsep peta jalan pendidikan Indonesia untuk rentang waktu tahun 2020 sampai 2035 yang telah disusun oleh Kementerian dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.
Baca Juga: Sedekah Selain Menolak Musibah Dan Penyakit Juga Memiliki Sepuluh Keutamaan
Panitia Kerja meminta saran dan masukan dari para pakar filsafat pendidikan, dan budayawan tersebut demi perbaikan peta jalan pendidikan yang sudah disusun oleh Kemendikbud..
“Rasanya kalaiu kita ngomongin Indonesia, ngomongin pendidiakan, kalau tidak mengundang beliau-beliau, kurang sah, karena mereka adalah profil sesunggguhnya orang-orang Indonesia,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Huda menjelaskan, RM. Prof. Dr. B. S. Mardiatmadja SJ (Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara); K.H. Agus Sunyoto (Budayawan); Mohammad Sobari (Budayawan), dan jajaran Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), diharapakan akan membuka khasanah perspektif dari tradisi filsafat, terutama kebudayaan Indonesia terkait peta jalan pendidikan Indonesia ke depan agar tetap berakar pada tradisi kebudayaan nusantara.
Baca Juga: Catat, Inilah 3 Situs Penipuan Kartu Prakerja. Anda Jangan Sampai Jadi Korbannya
Komisi X juga sebelumnya telah mengundang berbagai pihak serta para pakar seperti pakar pendidikan, pakar ekonomi, pakar politik, lembaga pendidikan, kampus, serta komunitas pendidikan.
“80 pakar dan komunitas yang konsen di dunia pendidikan sudah kami undang,” ujarnya.***