Network
"Termasuk untuk segera melakukan upaya-upaya kongkrit didalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca Pandemi Covid-19," paparnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua BPK RI Agus Joko Pramono memberikan opini keuangan WTP kepada Pemrov Jawa Barat pada Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jabar pada Jumat 28 Mei 2021.
Baca Juga: Kondisi Terbaru Fadli Zon Setelah Positif Terpapar Covid-19: Mohon Doanya
Hal tersebut disampaikan usai BPK melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.
Termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti rekomendasi
"Maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," kata Agus dalam sambutannya.
Baca Juga: Lagu Lesti Kejora Bawa Aku ke Penghulu Ditonton 6,5 Juta, Ini Lirik Lagunya
"Capaian ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas
dan transparansi pengelolaan keuangan daerah," sambungnya.
Kendati demikian ia menyampaikan pihaknya menemukan sejumlah permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah Pemrov Jabar.
Namun Agus menjelaskan dampak permasalahan tersebut, tidak material dalam mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.
