LiterasiNews - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar melaporkan tiga hal kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatasnya, yaitu Desa Aman Covid-19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa.
Baca Juga: Tahap 4 Sudah Cair, 5 Hal Ini Bisa Sebabkan Pencairan BLT Rp600.000 Tertunda
Dikutip LiterasiNews dari laman kemendesa.go.id, Gus Menteri, sapaan Menteri Halim mengatakan, total Dana Desa yang sudah disalurkan sesuai Rencana Kerja Desa (RKDes), yaitu Rp52 Triliun.
Dana tersebut sudah dialokasikan untuk program Desa Tanggap Covid-19, PKTD dan pembangunan infrastruktur lainnya sebesar Rp11,9 Triliun.
Baca Juga: Pemprov Jabar Pinjam 1,8 Triliun DKW Garda Bangsa: Wakil Rakyat Wajib Pelototi
Untuk BLT, Dana Desa yang digunakan sebesar Rp15,4 Triliun hingga dana yang sudah terserap totalnya Rp27,345 Triliun.
Sisanya sebesar Rp43 Triliun dibagi dua penyaluran, pertama untuk lanjutan BLT Dana Desa sebesar Rp13,06 Triliun hingga akhir Desember 2020. Kedua, untuk Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa sebesar Rp30,793 Triliun.
Sejak Juli 2020, jelas dia, pihaknya sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 yang mengarahkan untuk program PKTD dengan mensyaratkan upah kerja harus di atas 50 persen.
Baca Juga: Perahu di Waduk Cirata Terbalik, Kansar Bandung Terjunkan Tim Rescue
Artinya, PKTD untuk Bulan Oktober hingga Desember 2020 diprioritaskan untuk PKTD yang bahan-bahannya tidak banyak hingga cukup untuk biaya pekerja. Agar, penyerapan anggarannya maksimal dan meningkatkan daya beli masyarakat.
"Jika dana Rp30,793 Triliun digunakan untuk PKTD hingga Desember 2020 dengan asumsi setiap PKTD delapan hari per bulan, maka akan menyerap pekerja sebanyak 7.560.751," kata Halim, dalam Rapat Terbatas soal percepatan peningkatan ekonomi desa tersebut, pada Kamis 24 September 2020.
Baca Juga: Hasil Petandingan Carabao Cup : Liverpool Menang Telak 7 -2, Aston Vila 3 - 0, City 2 - 1
Soal percepatan peningkatan ekonomi desa, ia mengklaim telah melakukan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama (BUMDesama).
BUMDesama ditujukan untuk registrasi agar masyarakat bisa mendapat pendampingan dalam rangka perbaikan tata kelola BUMDes serta bisa memperoleh profiling BUMDes dengan detail.
Baca Juga: Jadwal Liga Inggris Pekan ke 3, Ada Liverpool vs Arsenal
Registrasi tersebut telah dimulai sejak Juli 2020, dan berhasil mendata 10.629 BUMDes dengan total omset Rp938 Miliar.
"Bulan Agustus 2020 ada tambahan registrasi yaitu 20.046 BUMDes dengan omset Rp1,173 Triliun," imbuh dia.***