LiterasiNews – Pemda Provinsi Jabar menerima pinjaman senilai Rp1,812 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah ini ditempuh guna mendorong pembangunan ekonomi, khususnya terkait belanja modal pemerintah, yang terdampak pandemi global Covid-19.
Dana pinjaman itu akan digunakan untuk membiayai beragam proyek strategis yang bersifat pelayanan publik. Dana diprioritaskan untuk penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal, dan memiliki manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
Baca Juga: Ridwan Kamil Terima Bantuan Covid-19, di antaranya dari Forum Guru Honorer untuk Bantu PJJ
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, pinjaman daerah ini juga untuk mengembalikan biaya program-program strategis yang terkena refocusing akibat pandemi Covid-19, baik program di provinsi maupun 27 kabupaten/kota.
“Ini adalah inovasi pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat melalui pinjaman daerah yang tentunya sangat dibutuhkan untuk mengembalikan pemulihan ekonomi nasional di Jabar,” kata Ridwan Kamil. Mudah-mudahan pinjaman daerah ini bisa dimaksimalkan di sisa waktu tiga bulan (di 2020) dengan cara-cara yang bermanfaat,” ujar Ridwan Kamil dalam video conference dengan PT SMI, dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis 24 September 2020.
Baca Juga: Siapkan Regulasi Umrah di Masa Pandemi, Kemenag: Mudah-mudahan Indonesia Termasuk
Ia berharap, pinjaman daerah ini bisa meningkatkan belanja pemerintah di tengah lesunya ekspor dan daya beli masyarakat.
Adapun rinciannya, Pinjaman Daerah Tahun 2020 antara Pemda Provinsi Jabar dan PT SMI akan digunakan untuk membiayai tujuh jenis kegiatan infrastruktur, yaitu: (1) Infrastruktur jalan dengan nilai Rp463,558 miliar; (2) Infrastruktur pengairan Rp27,96 miliar; (3) Infrastruktur perumahan Rp200,55 miliar; (4) Infrastruktur perkotaan ruang terbuka publik Rp63,692 miliar; (5) Infrastruktur perkotaan bangunan publik Rp25,598 miliar; (6) Infrastruktur sosial pariwisata Rp15 miliar; dan (7) Infrastruktur sosial kesehatan Rp1,016 triliun.
Baca Juga: Hari Tani Nasional,Sejarah Kelam, Tanam Paksa Hingga Era Industri
“Saya titip dimonitoring oleh Kepala Bappeda dan Sekda agar pinjaman daerah pemulihan ekonomi ini bermanfaat untuk warga Jabar,” ucapnya.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto mengaku pihaknya mengapresiasi kebijakan Gubernur Jabar yang telah meneruskan pinjaman daerah tersebut ke kabupaten/kota.
Baca Juga: Dana Pemerintah Masih Berceceran karena Tenaga Pendamping Desa Belum Terintegrasi
"Kami berharap kebijakan ini bisa dioptimalkan dalam pengembangan dan kebaikan ekonomi di Provinsi Jabar beserta kabupaten/kota di Jabar,” harap Ardian.***