Network
Literasi News - Presiden Jokowi mendorong adanya anggaran tak terduga yang dapat digunakan untuk menutup biaya transfortasi dalam pengiriman komoditas antardaerah, sekaligus menyelesaikan inflasi di daerah.
Menteri Dalam Negeri diminta mengeluarkan surat keputusan atau surat edaran dalam mendukung kebijakan yang menyatakan anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah.
Meski pertumbuhan ekonomi dalam beberapa bulan terakhir membaik, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar tetap waspada menyikapi ketidakpastian global pada tahun-tahun mendatang.
“Saya ingin bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi,” ujarnya.
Inflasi menjadi momok bagi semua negara di tengah situasi "The Perfect Storm". Situasi dunia tidak sedang baik-baik saja.
Ketika semua negara masih dalam pemulihan dampak Covid-19, terjadi konflik Rusia-Ukraina. Pasokan pangan dan energi menjadi seret sehingga memicu kenaikan harga.
Menurut Presiden, untuk menekan kenaikan harga komoditas yang berdampak pada inflasi di suatu daerah dapat dilakukan dengan mendatangkan komoditas itu dari daerah lain yang memiliki pasokan melimpah.
Menyangkut mahalnya biaya transportasi yang kerap menjadi kendala dalam pengiriman komoditas antardaerah, Presiden Jokowi pun mendorong adanya anggaran tak terduga yang dapat digunakan untuk menutup biaya tersebut, sekaligus menyelesaikan inflasi di daerah.
