Literasi News - Pemerintah telah menyiapkan bantuan bagi 20,65 Juta Keluarga Miskin, mereka mendapat Bansos Rp150 Ribu per bulan selama 4 Bulan, dan Subsisi Upah bagi 16 juta Pekerja Rp600 Ribu per orang.
Adanya kenaikan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar akan membuat 40 persen kelompok masyarakat yang kurang mampu mengalami penurunan daya beli hingga Rp8,1 triliun.
Antisipasi pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat yang tidak mampu tersebut yakni dengan optimalisasi Bantuan Sosial (bansos), diserap dari pengalihan subsisdi BBM.
Nilai Bansos yang diberikan untuk mengurangi beban hidup masyarakat terdampak kenaikan harga BBM ini mencapai Rp24,17 triliun.
Diharapkan dengan penyaluran Bansos tersebut bisa mengurangi beban masyarakat yang 40 persen termasuk termiskin, mereka akan menghadapi tekanan akibat inflasi maupun kenaikan dari Pertalite dan Solar ini.
"Oleh karena itu, jumlah kompensasi untuk Bansos dibuat jauh lebih besar dari estimasi beban yang mereka akan hadapi. Yaitu tadi estimasi Rp8,1 triliun, kita memberikan Rp24,17 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca Juga: Arema FC Resmi Istirahatkan Eduardo Almeida Sebagai Pelatih dan Tunjuk Kuncoro Sebagai Caretaker
Menkeu menyatakan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pasti akan memiliki dampak cukup luas, baik dari sisi inflasi juga dari sisi kenaikan jumlah kemiskinan.
Menyadari hal tersebut, Pemerintah secara hati-hati terus melakukan perhitungan untuk melindungi masyarakat, utamanya mereka yang kurang mampu.
“Kenaikan dari bantuan sosial Rp24,17 triliun untuk mengcover 20,65 juta keluarga atau kelompok penerima, ini diperkirakan mencapai 30 persen keluarga termiskin di Indonesia,” kata Menkeu dilansir literasinews dari laman indonesia.go.id.
Secara lebih rinci kenaikan bansos Rp24,17 triliun ini diperuntukkan bagi 20,65 juta keluarga. Mereka masing-masing akan mendapatkan Rp150 ribu per bulan untuk empat bulan dengan total Rp12,4 triliun.
Selain itu ada pemberian subsidi upah sebesar Rp600 ribu per pekerja bagi 16 juta pekerja yang berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta setiap bulan dengan toral Rp9,6 triliun.
Kemudian total Rp2,17 triliun yang berasal dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil Pemerintah Daerah untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek online, dan nelayan.
Baca Juga: Jelang Penayangan Miracle In Cell No 7, 5 Aktor Ini Menangis Ingat Sosok Sang Ayah
“Berdasarkan hitungan dengan adanya bantuan tersebut, maka angka kemiskinan bisa ditekan lagi hingga turun sekitar 1,07 persen untuk dua bantuan tersebut (bansos dan subsidi upah),” pungkas Sri Mulyani.***