Network
Literasi News - Yayasan Jaringan Indonesia Sentrum (YJIS) menilai, penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden oleh Koalisi Prabowo adalah bukti nyata reformasi dikorupsi dan semakin tegaknya politik dinasti Jokowi. Hal ini disampaikan Yogi Apendi (Ketua YJIS), Senin, 23 Oktober 2023.
Yogi mengatakan, penegakan supremasi hukum dan terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai bagian dari cita-cita reformasi telah dihancurkan oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
“Kami tidak pernah membayangkan situasinya separah ini. Pak Jokowi dulu adalah harapan kami, anak-anak muda Indonesia untuk membangun Indonesia lebih maju dengan spirit reformasi, namun ternyata sekarang berjalan sebaliknya,” katanya.
Baca Juga: Gerbang Amin Sebut Penunjukan Mahfud MD Bukti Kuatnya Pengaruh Gus Muhaimin
Yogi yang merupakan salah satu pentolan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) ini juga berpandangan, diloloskannya uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadikan proses politik di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Sebab, dia menilai, langkah tersebut bertujuan untuk memuluskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Jokowi, dalam pemilihan umum. Langkah tersebut diambil demi kepentingan rezim yang saat ini dipimpin oleh Presiden Jokowi.
"Kami mengamati, memperhatikan, melakukan pengkajian, dan kami berpandangan bahwa langkah kekuasaan negara di bawah kepemimpinan presiden Jokowi sudah terlampau jauh menyalahgunakan kekuasaannya. Kami tidak pernah membayangkan cawe-cawenya Presiden sampai sejauh ini, menabrak seluruh norma-norma berbangsa dan negara." tambahnya.
Selain itu, Yogi menambahkan, adanya keterlibatan adik ipar dari Presiden Jokowi sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi menimbulkan keraguan akan independensi keputusan yang diambil. Hal ini mencerminkan kesewenang-wenangan rezim, di mana keluarga dan kerabat Presiden tampaknya memiliki pengaruh yang besar dalam proses politik hukum dan pengambilan keputusan.
“Kami menganggap bawa pencalonan Gibran bukanlah prestasi, tapi pelecehan terhadap publik, pelecehan terhadap demokrasi dan penegakan hukum. Sekali lagi, ini bukan soal pribadi Mas Gibran, tapi ini tentang tegaknya demokrasi dan supremasi hukum," ujar dia.
