Network
Literasi News - Ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Buruh Cianjur Bersatu menggelar unjuk rasa di depan pintu Gerbang Pendopo Kabupaten Cianjur.
Aksi unjuk rasa yang rencananya digelar dua hari, mulai Senin (19/9) dan Selasa (20/9) itu untuk menuntut pemerintah agar mencabut Undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja Nomor 11/2020, menetapkan kenaikan UMK 2023 sebesar 15% dan turunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan pertalite.
Sebelum tiba di depan gerbang Pendopo Kabupaten Cianjur, ribuan buruh itu melakukan long march dari kawasan pabrik di wilayah Sukaluyu. Akibatnya, arus kendaraan di Jalan Raya Bandung mengalami kemacetan panjang dari kedua arah.
Sebagian arus kendaraan dialihkan ke jalur lingkar timur atau Jalan Veteran. Sedangkan dari Cianjur menuju Bandung, terpaksa berhenti menunggu massa selesai melintas.
Ketua DPC SPN Kabupaten Cianjur, Hendra Malik mengatakan aksi unjuk rasa yang digelar dua hari itu untuk menuntut pemerintah agar mencabut Undang-undang Omnibuslaw Cipta Kerja Nomor 11/2020 dan menetapkan kenaikan UMK 2023 sebesar 15%.
Baca Juga: Empat Bersaudara di Cianjur Berjuang Hidup di Rumah Tidak Layak Huni
"Kita Aliansi Buruh Cianjur Bersatu, selain menuntut pencabutan UU Omnibuslaw dan meminta penetapan kenaikan UMK 2023, juga mendesak pemerintah agar menurunkan harga BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite," kata Hendra, kepada wartawan.
Disebutkan Hendra, dengan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah tersebut dinilai sudah sangat merugikan kaum buruh.
"Pemerintah sudah sangat tidak pro rakyat, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini sangat mencekik kaum buruh. Kita mendesak semua tuntutan agar dipenuhi dan dilaksanakan," tegasnya.
Jika ketiga tuntutan itu tidak dipenuhi, menurut Hendra, buruh akan kembali turun ke jalan dengan menggelar aksi yang lebih besar.
