Network
Literasi News - Masyarakat di Jawa Barat terutama yang berada di daerah rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor dan banjir bandang agar mengintensifkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, menjelang puncak musim hujan periode Januari-Maret 2022.
Demikian disampaikan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM.
Kepala Badan Geologi, Eko Budi Lelono, menjelaskan, pada Jumat 24 Desember 2021, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan bahwa menjelang puncak musim hujan pada Januari-Maret 2022, agar Provinsi Jawa Barat mengintensifkan mitigasi bencana.
Berdasarkan informasi tersebut, Badan Geologi membuat peta potensi gerakan tanah pada Januari 2022 berdasarkan overlay peta zona kerentanan gerakan tanah dari Badan Geologi dan peta prakiraan musim hujan pada Januari 2022 dari BMKG.
"Hasil overlay menunjukkan Jawa Barat mempunyai potensi tinggi terjadi gerakan tanah atau tanah longsor dan banjir bandang," kata Eko Budi Lelono dikutip Antara dari laman Kementerian ESDM di Jakarta, Sabtu 25 Desember 2021.
Baca Juga: Kerusakan Lingkungan Jadi Penyebab Utama Bencana Alam di Jawa Barat, Ini Penjelasan BPBD
Oleh karena itu, menurut Eko, Badan Geologi mengimbau pemerintah daerah di Provinsi Jabar untuk mengintensifkan kesiapsiagaan dan mitigasi.
Daerah yang dimaksud itu antara lain Kabupaten Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Pangandaran, Kab. Ciamis, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Subang, dan Kab. Cirebon. Serta masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
"Masyarakat yang tinggal di daerah potensi terjadi gerakan tanah tinggi atau daerah rawan gerakan tanah atau tanah longsor dan banjir bandang, seperti di lembah sungai, bantaran sungai, alur sungai, serta masyarakat yang tinggal di bawah tebing agar meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tanah longsor, banjir bandang, dan aliran bahan rombakan," tuturnya.
Eko juga meminta masyarakat tidak terpancing berita-berita hoaks terkait kebencanaan, dan selalu mengikuti arahan dari instansi yang berwenang, seperti Badan Geologi, BMKG, BNPB, kementerian dan lembaga, serta pemda.***
