Network
Literasi News - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat akan memulai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro darurat, Sabtu 3 Juli 2021. Pemkab baru akan mendata masyarakat yang akan terdampak dari penerapan kebijakan itu.
Bupati Cianjur Herman Suherman, mengungkapkan pemerintah daerah akan memberikan perhatian terhadap masyarakat terdampak penerapan PPKM Mikro Darurat atau yang berpenghasilan rendah serta belum mendapatkan bantuan sosial.
Terkait anggaran yang akan digelontorkan untuk pelaksanaan PPKM Mikro Darurat, kata Herman, pemerintah daerah baru akan menginventarisasi jumlah masyarakat yang tidak mampu atau berpenghasilan rendah.
"Anggarannya baru akan kita rinci, termasuk untuk masyarakat yang terdampak dari penerapan PPKM Mikro Darurat ini. Masyarakat, minimal dapat pengganti untuk makan sehari-harinya," kata Herman, kepada wartawan, Jumat 2 Juli 2021.
Sementara itu, Ketua PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Cianjur, Dika Muhammad Rifai langkah pemerintah daerah tersebut dinilai sangat terlambat. Karena, PPKM Mikro Darurat akan dilaksanakan esok hari.
"Jadi, selama ini pemerintah kemana saja baru menghitung masyarakat miskin sehari sebelum PPKM Darurat? Seharusnya pemerintah bergerak jauh-jauh hari dalam mendata masyarakat miskin, mengingat bantuan sosial kerap tidak tepat sasaran," jelas Dika.
Lambatnya pemerintah memberikan perhatian kepada masyarakat tidak mampu, kata Dika, akan mempengaruhi pelaksanaan PPKM Darurat. Saat ini pun banyak masyarakat mengeluh dengan segala pembatasan.
"Kita pasti ingat banyak orang yang mengeluh tidak keluar rumah maka tidak dapat makan, di situlah pemerintah harus memberikan perhatian, dengan cepat dan matang, tidak mendadak dan terkesan tidak dipersiapkan," tandas dia.***
