Network
Literasi News - Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 -2024 dinilai sangat penting.
Perpres itu diperlukan terutama untuk mengejar ketertinggalan jumlah wirausaha di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki, dalam keterangan pers, di Jakarta kemarin, seperti dilansir Antara.
Teten Masduki menjelaskan, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional, pemerintah menargetkan pertumbuhan rasio kewirausahaan pada 2024 mencapai 3,95 persen yang saat ini masih mencapai 3,47 persen.
"Perpres ini memberikan kemudahan, insentif, dan pemulihan bagi wirausaha baik yang sudah menjalankan usahanya maupun yang baru merintis sebagai wirausaha," katanya.
Kemudahan tersebut, menurut Menkop UKM, mencakup pendaftaran perizinan secara elektronik, memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi dalam negeri dan untuk ekspor, akses pembiayaan dan penjaminan, pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengutamaan dalam akses pasar digital Badan Usaha Milik Negara (PaDi BUMN).
Selain itu, kemudahan untuk mendapatkan akses penyediaan bahan baku dan atau bahan penolong.
Baca Juga: Media Bisa Menjadi Kanal Literasi Ekosistem Digital UMKM, Berikut Penjelasan Teten Masduki
Lalu kemudahan mengakses fasilitas umum meliputi lahan area komersial, tempat perbelanjaan, dan atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan riset dan pengembangan usaha, dan mendapatkan akses peningkatan kapasitas usaha melalui pendampingan, pendidikan dan pelatihan, dan bimbingan teknis.
"Insentif yang diberikan kepada wirausaha berupa pengurangan, keringanan, dan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah, subsidi bunga pinjaman pada kredit program pemerintah, dan atau fasilitas pajak penghasilan," ujar Teten Masduki.
Dalam upaya pemulihan karena bencana, kementerian lembaga dan pemerintah daerah (pemda) mengupayakan pemulihan wirausaha yang meliputi restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan permodalan, dan/atau bantuan bentuk lain.
"Bencana yang dimaksud tidak hanya bencana alam, tapi bencana lain yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang," katanya.
Baca Juga: Sirkuit Mandalika Diyakini Bisa Bangkitkan UMKM, Ini Kata Teten Masduki
Selain itu, Perpres mengamanatkan pembentukan Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden.
Pelaksana Komite ini diketuai oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Wakil Ketua Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang beranggotakan 20 kementerian-lembaga.***
