Literasi News - Penikmat subsidi BBM ternyata lebih banyak dari kalangan masyarakat menengah ke atas yang notabene tergolong mampu.
Sementara kelompok rentan, yakni 40 persen penduduk termiskin, justru tidak menikmati subsidi itu, antara lain karena memang tidak banyak mengonsumsi energi BBM, gas, maupun listrik.
Menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati untuk gas LPG 3 kg yang sarat subsidi, 68 persen dikonsumsi oleh mereka yang cukup mampu. ‘’Masyarakat miskin, hanya mengkonsumsi 32 persen,’’ kata Menkeu.
Begitu halnya dengan Pertalite, masyarakat yang masuk ke dalam 40 persen pendududuk termiskin hanya mengonsumsi 14 persen dari Pertalite rumah tangga. Selebihnya, dipakai oleh kelompok yang ada di atasnya.
Untuk Pertalite, lanjut Menkeu, pasarnya 80 persen rumah tangga dan 20 persen dunia usaha. Solar pun sama, kelompok masyarakat terbawah subsidinya tipis-tipis.
Oleh karena itu, penyesuaian harga BBM menjadi sebuah keniscayaan. Menempatkan harga BBM pada posisi yang lebih wajar, tidak hanya menyelamatkan kapasitas fiskal negara (APBN) di tahun yang berjalan, tetapi meringankan APBN di tahun-tahun mendatang.
Hanya saja, lanjutnya, yang kini menjadi perhatian pemerintah adalah dampak inflasinya. Sebab situasinya tidak mudah.
‘’APBN tahun 2022 ini mengalami tekanan yang sangat berat,’’ ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers tentang subsidi energi di Kementerian Keuangan, dikutip literasinewa dari laman indonesia.go.id.
Alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2022 sebesar Rp502 triliun diperkirakan tak akan cukup di tengah lonjakan konsumsi saat ini.
Kuota Solar dan Pertalite bersubsidi masing masing disediakan 15,1 juta kiloliter dan 23,05 juta kiloliter di tahun 2022 ini, dikhawatirkan amblas pada Oktober.***