Perhimpunan Pendidikan dan Guru Minta Kepala Daerah Tidak Ragu Hentikan PTM 100 Persen

- 4 Februari 2022, 17:39 WIB
Ilustrasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta kepala daerah tidak ragu menghentikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.
Ilustrasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta kepala daerah tidak ragu menghentikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. /ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/

Literasi News - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta kepala daerah agar tidak ragu untuk menghentikan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat 4 Februari 2022, menjelaskan, hal itu sangat diperlukan terutama untuk mencegah penularan Covid-19 terus meluas.

Satriwan juga menyampaikan apresiasi kepada beberapa daerah yang segera melakukan penghentian PTM 100 persen.

"Kami mengapresiasi keputusan sejumlah daerah yang menghentikan PTM 100 persen, di antaranya Banten yang menghentikan PTM 100 persen di Tangerang Raya, kemudian Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor," tuturnya seperti dilansir Antara.

Satriwan menilai, daerah aglomerasi Jabodetabek sudah semestinya menghentikan PTM 100 persen.

Baca Juga: PTM di Jawa Barat Dievaluasi, Gubernur Jabar Ridwan Kamil: Kasus Covid-19 Meningkat

Oleh karena itu, ia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak ragu menghentikan PTM 100 persen terhadap semua jenjang sekolah, mengingat positivity rate DKI sudah menembus 16 persen.

Bahkan, menurut Satriwan, menurut data terbaru menunjukkan sudah ada 190 sekolah yang siswa dan gurunya terpapar Covid-19, di antara sekolah tersebut banyak yang sudah dua kali terdampak.

"Perlu diingat, rekomendasi WHO bahwa sekolah bisa dimulai PTM jika positivity rate di bawah 5 persen. Artinya, jika daerah tersebut sudah mengalami positivity rate di atas 5 persen bahkan di atas 15 persen, ya sudah semestinya PTM nya dihentikan," katanya.

Menurut dia, SKB 4 Menteri harus disesuaikan dengan kondisi daerah saat ini.

Halaman:

Editor: Hasbi

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x