Network
Literasi News - Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), KIP Kuliah Merdeka mendapatkan respons positif.
KIP Kuliah Merdeka yang diluncurkan Kemendikbud Ristek pada 26 Maret 2021 lalu, merupakan kebijakan Merdeka Belajar Episode Kesembilan. Program ini dibentuk dengan latar belakang bahwa pendidikan tinggi berpotensi memberikan dampak positif tercepat dalam pembangunan SDM unggul.
Melalui Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) pada episode kali ini, Kemendikbud Ristek memaparkan respons masyarakat terhadap program KIP Kuliah Merdeka.
Untuk diketahui, Kemendikbud Ristek telah mengubah skema KIP Kuliah dengan memberikan bantuan biaya pendidikan (uang kuliah) dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi.
Perubahan itu berlaku untuk mahasiswa baru yang menerima KIP Kuliah pada tahun 2021. Anggaran yang dialokasikan untuk KIP Kuliah meningkat signifikan dari Rp1,3 triliun pada 2020, menjadi sebesar Rp 2,5 triliun.
"Sambutan masyarakat terhadap KIP Kuliah Merdeka ini luar biasa tahun ini," kata Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Abdul Kahar saat menyampaikan tanggapan masyarakat tentang KIP Kuliah Merdeka.
Baca Juga: Kabar Baik, KIP Kuliah Merdeka Berlanjut Tahun 2022, Simak Penjelasan Mendikbud Ristek
SMB yang ditayangkan secara langsung pada kanal YouTube Kemendikbud RI, Kamis 30 Desember 2021 ini, mengangkat tema "Mewujudkan SDM Unggul Melalui KIP Kuliah Merdeka dan Perluasan Beasiswa LPDP".
Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan menyampaikan bahwa pihaknya mengunakan metode random sampling dan jumlah sampel yang dianalisis sebanyak 267 responden. Wawancara juga dilakukan menggunakan telepon oleh pewawancara yang sudah terlatih.
Berdasarkan survei, secara umum program Merdeka Belajar adalah program yang populer di kalangan penerima KIP Kuliah Merdeka maupun pimpinan perguruan tinggi. Mayoritas (83,1%) mengetahui program itu dan hampir semuanya (91%) menilai pelaksanaannya secara positif.
"Program KIP kuliah juga dinilai positif dan mendapatkan apresiasi yang tinggi, baik dari segi kemanfaatannya maupun prosesnya. Peningkatan besaran biaya hidup dinilai sudah memadai dan sudah memperhatikan dengan baik keadilan antarwilayah. Komponen terbesar biaya hidup menurut para responden adalah biaya tempat tinggal dan biaya makan," tutur Djayadi Hanan.
Selain itu, biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang disediakan juga dinilai sudah memadai. Pengeluaran biaya pendidikan paling besar mencakup kuota internet, bahan kuliah, alat pembelajaran, dan biaya praktikum.
"Selama masa pandemi, terjadi penurunan pengeluaran perbulan untuk biaya pembelajaran dibanding situasi normal," tuturnya.
Hal menarik lainnya, yakni perubahan biaya pendidikan berdasarkan akreditasi program studi umumnya juga dinilai positif, karena memberikan peluang bagi peserta KIP Kuliah untuk mengikuti program Merdeka Belajar secara lebih baik. "Model pembiayaan ini juga dinilai positif untuk peningkatan mutu pembelajaran," ujarnya.***
