Network
Literasi News - Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 perlu dipercepat. Salah satunya dengan dukungan integrasi data. Terlebih hingga saat ini pemulihan daya beli masyarakat belum merata sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira menilai, kecepatan realisasi PEN mendesak, yakni dengan perbaikan integrasi data kependudukan dengan penerima bantuan sosial, hingga data tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan daerah.
"Anggaran PEN 2022 yang fokus pada tiga klaster utama, yakni kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan pemulihan ekonomi adalah tepat," tutur Bhima yang juga Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), saat dihubungi Antara di Jakarta, Minggu 9 Januari 2022.
Bhima menilai, alokasi PEN sebaiknya perlu ditambah, karena melihat pandemi masih menjadi tantangan pada 2022, khususnya dengan adanya kenaikan kasus varian baru.
"Anggaran untuk vaksinasi sebaiknya ditanggung sepenuhnya oleh negara, diambil dari dana PEN," tuturnya.
Baca Juga: Pekan Pertama Awal 2022, BNPB Laporkan Terjadi 68 Kejadian Bencana Alam di Indonesia
Begitu pula dengan kesiapan fasilitas kesehatan dan insentif nakes yang perlu mewaspadai adanya kenaikan lonjakan kasus di beberapa daerah.
Selain itu, menurut Bhima, anggaran PEN untuk belanja perlindungan sosial sangat diperlukan, bukan saja akibat belum meratanya pemulihan daya beli masyarakat, namun karena masih terdapat 19 juta orang pekerja yang terdampak oleh pandemi.
"Sementara itu, ancaman inflasi sepertinya bersifat persisten bukan sekedar temporer. Kenaikan harga kebutuhan pokok akan menghambat pemulihan daya beli, karena semakin rendah pendapatan seseorang maka semakin sensitif terhadap naiknya harga pangan dan harga energi," katanya.
Bhima menyebutkan, setidaknya anggaran PEN untuk belanja perlindungan sosial pada 2022 dibutuhkan Rp300 triliun.***
