Network
Selanjutnya, untuk belanja perlindungan sosial terserap Rp7,69 triliun yang hanya 0,6 persen dari pagu dalam APBD 2021 dan turun hingga 23,5 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp10,04 triliun. "Sehingga pemda perlu mendorong penyerapan bansos untuk membantu masyarakat terdampak pandemi," tuturnya.
Baca Juga: Ekonomi Digital Menjadi Kekuatan Baru, Kontribusi Terbesar Dari Transaksi e-commerce
Sri Mulyani memaparkan secara persentase realisasi belanja tertinggi adalah DI Yogyakarta yaitu 66,19 persen dan wilayah terendah adalah Maluku yaitu 39,23 persen. Sedangkan nilai realisasi belanja tertinggi adalah Jawa Barat dan yang terendah adalah Kalimantan Utara.
Sri Mulyani menegaskan pemda harus segera menyerap anggaran belanja APBD mengingat hanya tersisa 1,5 bulan sebelum tutup tahun anggaran belanja yakni 24 Desember 2021.
Menurutnya, saat ini seluruh pemda justru mengalami surplus yakni pendapatan mereka lebih besar dibanding belanjanya, sehingga tidak sinkron dengan pemerintah pusat yang sedang melakukan countercyclical melalui APBN.
"Pemerintah pusat sedang mendorong pemulihan dengan defisit Rp540 triliun, namun daerah justru menahan belanja sehingga terjadi surplus Rp111,5 triliun. Efektivitas dorongan kebijakan APBN dan daerah belum sinkron," ujarnya.***
