Utang Luar Negeri Indonesia Mencapai 423,1 Miliar Dolar AS, Berikut Penjelasan BI

- 15 November 2021, 13:34 WIB
Ilustrasi uang Dolar AS.* Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai 423,1 miliar dolar AS pada triwulan III 2021. Simak penjelasan Bank Indonesia (BI).
Ilustrasi uang Dolar AS.* Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai 423,1 miliar dolar AS pada triwulan III 2021. Simak penjelasan Bank Indonesia (BI). /Pixabay /Julita

Literasi News - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai 423,1 miliar dolar AS pada triwulan III 2021, atau naik 3,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bank Indonesia (BI) menilai nilai Utang Luar Negeri tersebut tetap terkendali, kendati angka pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 2 persen.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, dalam keterangan resminya di Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin 15 November 2021, menjelaskan, perkembangan Utang Luar Negeri itu disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan Utang Luar Negeri sektor publik dan sektor swasta.

Disebutkan, posisi ULN pemerintah pada triwulan III-2021 sebesar 205,5 miliar dolar AS atau tumbuh 4,1 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan II-2021 sebesar 4,3 persen (yoy). Hal itu disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman seiring lebih tingginya pinjaman yang jatuh tempo dibanding penarikan pinjaman.

Baca Juga: Kurs Rupiah Hari Ini Senin 15 November 2021 Diprediksi Rp14.208 - Rp14.275 Per Dolar AS

Menurut Erwin, hal ini terjadi di tengah penerbitan surat utang global, termasuk Sustainable Development Goals (SDG) Bond sebesar 500 juta Euro, yang merupakan salah satu penerbitan SDG Bond konvensional pertama di Asia. Ini menunjukkan upaya Indonesia dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dan langkah yang signifikan dalam pencapaian SDG.

Menurut Erwin, ULN pemerintah yang dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk kelanjutan upaya mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Antara lain mencakup dukungan pada sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9 persen dari total ULN pemerintah).

Kemudian, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,3 persen), sektor jasa pendidikan (16,5 persen), sektor konstruksi (15,5 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,1 persen).

Baca Juga: Biaya Impor BBM Nasional Bisa Membesar, Dampak Kebakaran Tangki Minyak Cilacap, Ini Kata Pengamat

"Dari sisi risiko refinancing, posisi ULN pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," ungkapnya.

Halaman:

Editor: Hasbi

Sumber: Antaranews.com


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x