Network
Literasi News - Kebijakan pemerintah terkait rencana pemotongan gaji karyawan sebesar 3% untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat penolakan dari sejumlah pihak.
Terbaru sejumlah perwakilan serikat buruh di Jawa Barat menyampaikan penolakan program Tapera dalam audiensi bersama DPRD Jawa Barat.
Audiensi serikat buruh diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat H. Oleh Soleh di Gedung DPRD Jawa Barat Jl. Diponegoro No.27, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung Selasa, 25 Juni 2024.
Baca Juga: Apresiasi Satgas Judi Online, Wakil Ketua DPRD Jabar Berharap Dibentuk Hingga ke Daerah
Turut hadir dalam audiensi serikat buruh bersama DPRD Jabar ini perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat.
"Tuntutan aspirasi mereka yang utama adalah menolak Tapera," kata Oleh Soleh kepada wartawan Rabu, 26 Juni 2024
Dalam kesempatan tersebut, Politisi PKB ini menyampaikan sejumlah hasil penelaahan yang dilakukan pihaknya menganai program Tapera ini.
"Hasil telaahan DPRD pemberlakuan Tapera sangat memberatkan para buruh," ungkap dia.
Selain itu, oleh juga menyoroti kondisi ekonomi buruh saat ini jika kemudian program Tapera diberlakukan oleh pemerintah.
