Network
Literasi News -Ketua Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PW Pergunu) Jawa Barat H Saepulloh meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak diskriminatif pada sekolah swasta.
sebab menurut Sepuloh, pada tahun anggaran 2022 Pemprov Jabar membedakan jumlah dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk SMA/SMK negeri dan swasta. Mirisnya lagi, Madrasah Aliyah (MA) sama sekali tidak mendapatkan kuota.
“Sangat jauh perbedaannya. Bantuan untuk siswa SMA/SMK negeri besarannya Rp1,5 juta/siswa. Sedangkan siswa SMA/SMK swasta hanya Rp700 ribu/siswa. Sekarang ada wacana dikurangi nominalnya untuk siswa SMA/SMK swasta,” ungkapnya dikutip dari NU Online, Selasa (8/11/2022).
Tahun ini, kata dia, bantuan untuk SMA/SMK swasta yang tadinya Rp700 ribu/siswa malah dikurangi menjadi Rp600/siswa. “Mirisnya lagi, BPMU yang Rp700ribu/siswa buat siswa Madrasah Aliyah dihilangkan tahun ini,” tambahnya.
Sementara itu, Pembina Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta (FKK SMK) Jawa Barat Dr H Tobroni mengatakan bahwa pihaknya merasa kecewa dengan Gubernur Jabar yang dinilai tidak berpihak pada sekolah swasta. Untuk itu, ia bersama para kepala sekolah SMK/SMA swasta se-Jawa Barat menggelar aksi protes di depan Gedung Sate Bandung pada Senin (7/11/2022).
“Kami merasa sangat kecewa kepada Gubernur Jawa Barat, terkait aksi damai kami kepala SMA dan SMK swasta se-Jawa Barat yang rencananya ingin audiensi ke Pak Gubernur. Tapi, kami hanya ditemui oleh seorang Kabid yang tidak punya kewenangan sama sekali,” ujarnya.
Baca Juga: Daftar Nama Pemain Blockbuster Ditayangkan Netflix: Ada Randall Park, Melissa Fumero, dan JB Smoove
