Network
Literasi News - Revitalisasi bahasa daerah sangat diperlukan terutama untuk mencegah kepunahan bahasa.
Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengakui, Indonesia memiliki sekitar 718 bahasa daerah, namun banyak yang terancam punah.
"Penyebab utamanya adalah para penutur jatinya tidak lagi menggunakan dan mewariskan bahasanya pada generasi berikutnya," kata Nadiem Makarim dalam peluncuran Merdeka Belajar Episode Ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa 22 Februari 2022.
Disebutkan, salah satu strategi revitalisasi bahasa daerah adalah dengan mendorong satuan pendidikan memuat pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah.
Hal itu juga perlu didorong oleh kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Pada provinsi, kabupaten, serta kota yang memiliki bahasa daerah dominan, seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali, diharapkan muatan lokal yang diwajibkan adalah pelajaran bahasa daerah.
Baca Juga: Guru Honorer Lulus PPPK Tahap 1 Mulai Teken Kontrak Kerja dengan Pemda Masing-masing
"Akan tetapi, wilayah-wilayah yang tidak punya bahasa daerah yang dominan, muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Jadi, pilihannya benar-benar ada di masing-masing sekolah," ujar Mendikbud Ristek.
Meskipun demikian, menurut Mendikbud Ristek, wajib tidaknya bahasa daerah menjadi muatan lokal di sekolah, akan tergantung kebijakan masing-masing pemerintah daerah. "Kalau bukan kebebasan masing-masing daerah, berarti bukan Merdeka Belajar. Jadi tergantung," tuturnya.
Dijelaskan, Program Revitalisasi Bahasa Daerah makin menggugah sekolah untuk bergerak mengembangkan pembelajaran bahasa daerah yang membangkitkan kreativitas peserta didik.
"Untuk melindungi penutur asli bahasa daerah, strategi terbaik adalah dengan memberi peluang seluas-luasnya pada semua penutur asli bahasa daerah untuk menggunakan bahasanya," katanya.***
