Network
Literasi News - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar diskusi “Implementasi Kampus Merdeka dan Kegiatan Riset Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Bagian Timur”, Senin (24/5). Diskusi ini dilakukan secara daring dan dihadiri oleh para rektor beserta tim dari PTS di Indonesia bagian timur.
Acara ini menghadirkan narasumber Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam, serta dimoderatori oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Paristiyanti Nurwardani.
Melalui diskusi ini, secara konstruktif dan strategis, Nadiem menjelaskan mengenai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang arahannya dapat diketahui dengan melihat 8 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: 1. Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak, 2. Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus, 3. Dosen Berkegiatan di Luar Kampus, 4. Praktisi Mengajar di Dalam Kampus, 5. Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat, 6. Program Studi Bekerja Sama dengan Mitra Kelas Dunia, 7. Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif, 8. Program Studi Berstandar Internasional.
Baca Juga: Rumah Budaya Indonesia Terbangkan Warga Jepang ke Semarang
Lebih lanjut, Nadiem mengatakan bahwa dalam program Kampus Merdeka, rektor dan perguruan tinggi wajib memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil 3 semester di luar program studinya dan program studi harus memadatkan 5 semester untuk pembelajaran studi.
"Dalam program Kampus Merdeka terdapat berbagai bantuan bagi perguruan tinggi. Diketahui bahwa biaya dan sistem regulasi menjadi faktor penghambat jalannya Kampus Merdeka. Oleh karena itu Kemendikbudristek secara proaktif memberikan solusi," ujar Mendikbudristek.
Untuk persoalan pembiayaan, Kemendikbudristek mengerahkan berbagai skema seperti beasiswa LPDP, pemberian insentif bagi perguruan tinggi yang berhasil mencapai 8 IKU, competitive fund, matching fund, dan berbagai pendanaan lainnya. Sedangkan dari segi regulasi, Kemendikbudristek telah mengeluarkan Keputusan Menteri sebagai acuan kebijakan pengakuan 20 SKS, kemudian juga ada dosen fasilitator Kampus Merdeka sebagai konsultan kurikulum Kampus Merdeka di tingkat program studi.
Sebagai penutup, Nadiem berharap pemaparan mengenai Kampus Merdeka dapat memberikan pencerahan kepada para rektor dan meminta dukungan untuk bersama-sama mendorong transformasi pendidikan perguruan tinggi.
“Ini bukan perubahan yang kecil, ini perubahan yang cukup besar. Tetapi dengan harapan bisa mengejar ketertinggalan dan bahkan lompat dari negara-negara maju, dari keterbukaan dan inovasi daripada struktur perguruan tinggi kita yang sekarang mengutamakan belajar dari manapun, mengutamakan minat dan bakat siswa dan meningkatkan secara dramatis relevansi daripada pengalaman S-1 dan S-2 mereka,” pungkas Nadiem.
