Network
Literasi News - Presiden Jokowi menyoroti Undang Undang ITE dan akan merevisinya jika UU ini tidak bisa memberikan rasa keadilan.
Belakang ini menurut Presiden Jokowi, semakin banyak orang saling melaporkan dengan UU ITE.
“Ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan, tetapi memang pelapor itu ada rujukan hukumnya, ini repotnya di sini, antara lain Undang-Undang ITE,” ujarnya dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa, 16 Februari 2021.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri yang digelar di Istana Negara Senin, 16 Februari 2021 kemarin.
Baca Juga: Saksikan Sinetron Radha Krishna dan Kulfi, Berikut Jadwal ANTV Hari Ini Selasa, 16 Februari 2021
Sebagaimna diberitakan Pikiran-Rakyat.com dalam artikel "Akui UU ITE Buat Repot, Jokowi: Jika Tak Bisa Beri Rasa Adil, Saya Minta Revisi" Jokowi paham bahwa UU ITE dibuat untuk menjaga ruang digital Indonesia.
“Tetapi implementasinya, pelaksanaannya, jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan,” ucapnya.
Atas hal itu, Jokowi menyampaikan akan melakukan revisi UU ITE bersama DPR, jika UU tersebut dirasa tidak memberikan rasa keadilan.
“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini. Karena di sinilah hulunya, revisi,” katanya.
Pada revisi UU ITE ini Jokowi menekankan pada pasal-pasal karet yang selama ini menimbulkan penafsiran berbeda.
“Terutama, menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa beda-beda, yang mudah interpretasikan secara sepihak,” ujarnya.
Jokowi juga menyampaikan supaya seluruh pihak harus tetap menjaga ruang digital Indonesia.
“Tentu saja kita tetap harus menjaga ruang digital Indonesia, agar bersih, agar sehat, agar beretika, agar penuh dengan sopan santun, agar penuh dengan tata krama, dan juga produktif,” tuturnya.
Sebagai negara demokrasi, Jokowi menegaskan, Indonesia menghormati kebebasan berpendapat.
Baca Juga: Jadwal Belajar dari Rumah TVRI Hari Ini, Selasa 16 Februari 2021, Bisa Diunduh Bahannya di Sini
“Negara kita adalah negara demokrasi, yang menghormati kebebasan berpendapat dan berorganisasi,” ucapnya.
Jokowi menambahkan bahwa Indonesia juga negara hukum, sehingga harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya
“Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” tuturnya.***(Eka Alisa Putri/Pikiran-Rakyat.com)
