Network
Literasi News - Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dinilai memerlukan audit keuangan. Hal ini untuk meminimalisasi pembengkakan biaya yang terjadi.
Demikian disampaikan Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno kepada Antara di Jakarta, Rabu 10 November 2021.
"Proyek (ini) masalahnya hanya di keuangan, yaitu menunggu Penyertaan Modal Negara (PMN) dan perlu audit juga tentunya," ujar Djoko Setijowarno.
Djoko Setijowarno mengakui, pembengkakan biaya pembangunan proyek infrastruktur kereta api merupakan hal yang biasa terjadi.
Dia menjelaskan, pandemi Covid-19 menjadi faktor penting terganggunya arus kas alias cash flow para perusahaan yang menjadi anggota konsorsium proyek tersebut.
Oleh karena itu, Djoko Setijowarno menyarankan agar para pemangku kepentingan untuk lebih teliti dalam kajian, khususnya dalam hal keuangan.
"Dimulai dari SDM yang digunakan harus lebih efisien. Kalau dulu manajemennya baru semua, sekarang SDM oleh PT Kereta Api berarti penghematan di sisi SDM, jadi bisa mengurangi pembengkakan," tuturrnya.
Seperti diketahui, proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun mencapai kurang lebih Rp27,09 triliun.
Meskipun demikian, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bakal menyuntikan dana sebesar Rp4,3 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebagai kebutuhan pemenuhan ekuitas dasar.***
