Network
LiterasiNews - Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia Komisariat Departemen Pendidikan Sejarah (IKA Pendidikan Sejarah UPI) mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menjadikan sejarah sebagai mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan, baik SMA, SMK, MA, dan MAK.
Desakan ini merespons berbedarnya draft penyederhanaan kurikulum yang tengah digodok tim bentukan Menteri Nadiem, di mana mata pelajaran sejarah hanya menjadi bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas X dan menjadi mata pelajaran pilihan di kelas XI dan XII. Bahkan di SMK, tidak mencantumkan adanya mata pelajaran sejarah.
Baca Juga: Data Terkini, Tambahan Pasien Covid-19 di DKI Jakarta Lebih dari 1.000 Kasus
“Kami menolak dengan tegas reduksi mata pelajaran sejarah sebagaimana tertuang dalam rancangan penyederhanaan kurikulum. Sebaliknya, kami menuntut dikembalikannya sejarah sebagai mata pelajaran wajib pada seluruh jenjang pendidikan menengah: SMA/SMK/MA/MAK,” tegas Ketua IKA Pendidikan Sejarah UPI, Prof Dadan Wildan, dalam siaran pers yang diterima LiterasiNews, Sabtu, 19 September 2020.
Pernyataan sikap tersebut merupakan bagian dari sikap IKA Pendidikan Sejarah UPI yang dituangkan dalam surat yang dilayangkan ke Menteri Nadiem. Pihaknya juga mendesak Menteri Nadiem untuk melakukan evaluasi total terhadap proses penyederhanaan kurikulum yang dilakukan lembaga nonpemerintah dan mengembalikan proses tersebut kepada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud.
Baca Juga: Malam ini Para Rider Motogp akan Beradu Cepat, Berebut Posisi Start
“Balitbang Kemendikbud sebagai badan resmi di bawah Kemdikbud sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai gantinya, sejarawan anggota penulis buku Sejarah Jawa Barat ini meminta Kemdikbud melibatkan para pakar pendidikan dan pengembang kurikulum dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), para praktisi, asosiasi profesi, dan asosiasi program studi dalam proses penyederhanaan kurikulum,” tegasya.
Dadan menegaskan, tuntutan yang disampaikan kepada Mendikbud bukan semata-mata aspirasi alumni Pendidikan Sejarah UPI, melainkan hasil kajian mendalam dalam webinar yang dihelat pada Kamis, 17 September 2020.
Webinar tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI), Forum Komunikasi Guru IPS Nasional, dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah se-Indonesia (P3SI) ini mengusung tema “Matinya Sejarah: Kritik Terhadap Rancangan Kurikulum 2020”.
Baca Juga: Beasiswa KIP UIN Akan di Buka, Ini Cara dan Jadwalnya
Bahkan weminar secara online itu diikuti lebih dari 5.000 peserta melalui platform Zoom dan live streaming kanal Youtube Ikatan Alumni UPI (youtube.com/ikatanalumniupi). Jumlah ini hampir dua kali lipat dari jumlah pendaftar sebanyak 2.763 orang.
Peserta terdiri atas 1.441 guru Sejarah, 394 guru IPS, 451 mahasiswa, 179 dosen, 28 peneliti sejarah, dan 270 peserta umum. Tercatat lebih dari 1.000 sekolah asal institusi pendaftar dan 150 lainnya berupa perguruan tinggi dan lembaga lintas kementerian.
Webinar menghadirkan narasumber Guru Besar Pendidikan Sejarah UPI/Ketua Tim Pengembang Kurikulum 2013 Prof. Dr. Said Hamid Hasan, MA; Sekretaris Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia/Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Dr. Restu Gunawan, M.Hum.;
Baca Juga: Zona Pilkada dan Daerah Bodebek Bakal Jadi Sasaran Operasi Yustisi Gugus Tugas Covid-19 Jabar
Selanjutnya, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud Maman Fathurrohman, Ph.D.; Pendiri dan Pembina P3SI/Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI Dr. Agus Mulyana, M.Hum.; Presiden AGSI Dr. Sumardiansyah Perdana Kusuma.
“Begitu mendapat informasi terkait draft penyederhanaan kurikulum yang di dalamnya mereduksi mata pelajaran sejarah, kami langsung mendiskusinyanya melalui grup percakapan WhatsApp. Diskusi ini dilanjutkan dengan webinar yang di dalamnya menghadirkan narasumber sesuai kualifikasi profesionalnya. Alhamdulillah mendapat sambutan luar biasa. Ini menunjukkan bahwa perhatian masyarakat terhadap pelajaran sejarah sangat tinggi,” terang Dadan.***
