Network
LiterasiNews – Alih-alih mereda, penularan Covid-19 sampai saat ini malah kian menjadi, yang diperkirakan tidak akan selesai hingga penghujung tahun 2020 ini. Sedangkan 9 Desember mendatang, pemerintah telah menetapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Atas kondisi itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, dan DPR RI untuk menunda jadwal pencoblosan calon kepala daerah tersebut hingga tahap darurat wabah Covid-19 terlewati.
“Pelaksanaan pilkada, sungguhpun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapnnya,” kata Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj dalam keterangan resminya, ‘Pernyataan Sikap PBNU Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020’, Minggu 20 September 2020.
Baca Juga: Mulai 21 September Kemendikbud Buka Kembali Beasiswa Unggulan, Ikuti Cara Pendaftarannya!
Penundaan jadwal pilkada, tegas Aqil, tentu akan berisiko pada penganggaran yang telah ditetapkan. Namun, negara selayaknya lebih memprioritaskan penanganan krisis kesehatan rakyatnya dengan berupaya memutrus mata rantai penularan Covid-19.
“NU berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Zona Pilkada dan Daerah Bodebek Bakal Jadi Sasaran Operasi Yustisi Gugus Tugas Covid-19 Jabar
Sebagaimana lazimnya perhelatan politik, momentum pesta demokrasi selalu identik dengan mobilisasi massa. Kendatipun ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, terbukti dalam pendaftaran pasangan bakal calon saja, telah terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan.
“Fakta bahwa sejumlah penyelenggara pemilu, baik tingkat pusat maupun daerah serta para calon kontestan pilkada di sejumlah daerah, positif terjangkit Covid-19,” katanya.
