Network
Literasi News - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan untuk menjaga kualitas, penerimaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap harus melalui proses seleksi, bukan berdasarkan rekomendasi maupun pertimbangan lama mengajar. Hal itu dikatakannya saat sosialisasi seleksi 1 juta guru PPPK di Sorong.
"Undang-undang tidak memperbolehkan kita mengangkat PPPK dan PNS tanpa seleksi," kata Mendikbud saat berdiskusi dengan warga sekolah di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kabupaten Sorong, sekaligus sosialisasi seleksi 1 juta guru PPPK tahun 2021.
Menurut Mendikbud, untuk membantu para guru honorer yang akan ikut seleksi PPPK, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan mempersiapkan materi-materi pembelajaran. Dengan demikian para guru yang akan mengikuti seleksi dapat belajar secara mandiri.
Baca Juga: TOL CIPALI AMBLES, Kemenhub Keluarkan Aturan Baru, Ada Pengalihan Arus untuk Truk Hingga Akhir Maret
Oleh karena itu, lanjut Mendikbud, dalam penerimaan guru PPPK, pemerintah hanya akan mengangkat guru honorer apabila lolos seleksi PPPK. Berapa pun jumlahnya, mereka yang lulus seleksi itu yang dipastikan diangkat menjadi PPPK.
"Kita buka sampai satu juta. Tapi kalau yang lolos seleksi cuma 100.000, ya 100.000 saja yang kita angkat menjadi PPPK. Tidak akan ada kompromi untuk kualitas pendidikan bagi anak-anak kita," tegasnya.
Dikutip Literasinews dari laman resmi Kemendikbud, Nadiem mengatakan pemerintah telah membuka kuota hingga satu juta guru PPPK bagi guru honorer segala usia.
Mendikbud mengatakan pembukaan seleksi PPPK ini merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah kekurangan guru, dan kesejahteraan guru honorer di berbagai daerah.
Baca Juga: Terlalu! Gara-gara Jujur, Guru Honorer 16 Tahun Dipecat, Komisi X DPR RI : Batalkan!
“Kita berikan kesempatan yang adil dan demokratis bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK. Guru honorer tidak lagi harus antre menjadi PPPK dan tidak ada batasan usia untuk ikut seleksi,” ujar Mendikbud
