Network
Literasi News - Bersamaan dengan rencana rekrutmen 1 juta guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai tahun ini, beredar anggapan dan kekhawatiran terkait statusnya. Malahan ada yang mengganggap PPPK itu seperti pegawai honorer.
Mengenai hal itu Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana berulang kali diberbagai kesempatan meluruskannya. Dia mengatakan ada persepsi yang salah terkait status PPPK tersebut.
"Perlu saya luruskan soal PPPK ini. PPPK bukan honorer. PPPK itu ASN, sama seperti PNS. Dia punya nomor induk Kepegawaian tercatat di BKN," katanya dalam dialog daring di stasiun televisi nasional, belum lama ini.
Baca Juga: Mulai tanggal 17 Januari 2021 Tarif Tol di Enam Ruas Akan Ada Penyesuaian, Ini Rincinanya
Bima Haria pun tak memungkiri adanya anggapan status PPPK seperti pegawai honorer itu membuat munculnya reaksi dari sejumlah kalangan termasuk kalangan honorer yang ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bima pun menjelaska PPPK itu memiliki Nomor Induk Kepegawaian (NIP), sehingga berhak menerima gaji dan tunjangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang ASN.
Dijelaskannya, pada Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, sudah dinyatakan secara jelas bahwa PPPK menerima gaji dan tunjangan setara PNS dalam kelas jabatan sama.
Baca Juga: Skema PPPK dalam rekrutmen 1 Juta Guru tahun 2021 Telah Dikaji Sejak Awal 2020. Ini Kelebihannya
"Apa yang diterima pegawai PPPK baik gaji dan tunjangannya sama dengan PNS, dalam jabatan yang sama," ujarnya.
Dia mengaku, belakangan muncul banyak penilaian yang menyebut gaji PPPK tidak akan memadai, tidak sesuai, tidak adil, tidak sama dengan PNS. Anggapan itu tidak benar.
