Network
LiterasiNews - Selama masa pandemi Covid-19 ini Kementerian Sosial (Kemensos) begitu sibuk dengan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat.
Namun sungguh ironis ketika para pendamping sosial yang gajinya di bawah Rp 5 juta, tidak mendapatkan bantuan dari kementerian tersebut.
Hal itu mendapat respon dari Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati. Bahkan, kata Rahmat, para pekerja sosial inilah yang menjadi garda terdepan dalam pendampingan dan pengawasan bansos dari Kemensos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018.
Baca Juga: Hebat! Pelajar Indonesia Raih Juara II Dunia Business Case International Economics Olympiad 2020
"Kemudian karena kondisi pandemi Covid-19, di tahun 2020 ini diluncurkan lagi Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Sosial Beras (BSB)," kata Rahmat, di Bandung, Jumat 18 September 2020.
Proses pendampingan pekerja sosial ini, lanjut dia, tidak hanya sekedar memastikan pendistribusian saja, tetapi juga harus memverifikasi dan memutakhirkan data para calon penerima bansos yang berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Juga: 115 Juta Orang di Komunitas Pendidikan Masih Rentan Tertular Covid-19
"Patut disayangkan, kenapa para pekerja sosial ini tidak dicover keselamatan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sementara aktivitas para pekerja sosial ini sangat berisiko kecelakaan saat mereka melakukan pendampingan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," ungkap politikus PKB ini.
Apalagi, lanjut Rahmat, saat kondisi pandemi ini, selain bansos dari Kementerian Sosial, yakni BST dan BSB, kemudian juga Jaring Pengaman Sosial (JPS), juga bansos dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, seperti Bantuan Gubernur (BanGub) dan JPS Bantuan Pemerintah kabupaten/kota.
