Network
Literasi News - Ramai seruan gerakan stop bayar pajak di media sosial setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo, menuai banyak reaksi salah satunya datang dari anggota DPR.
Puteri Anetta Komarudin, anggota Komisi XI DPR RI menyatakan gerakan tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak, layanan publik terganggu dan berdampak bagi keberlanjutan pembangunan.
"Manfaat pajak ini berpotensi tergerus lewat gerakan tidak bertanggung jawab tersebut. Untuk itu, kepercayaan publik harus segera dikembalikan, terutama edukasi bahwa pajak dikelola, diawasi, dan dipergunakan sebagaimana mestinya," ucap Puteri pada Selasa, 28 Februari 2023, dikutip oleh Literasinews dari Antara.
Baca Juga: Strategi Elektrifikasi Nissan, Akan Perkenalkan 19 Model Mobil Listrik Hingga Tahun 2030
Puteri menyampaikan, pada 2020 pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaaan pajak hingga Rp1.717,8 triliun dan mampu memberikan manfaat lewat berbagai berbagai layanan dan fasilitas publik untuk masyarakat, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, elpiji, BBM, dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kemudian menurut salah satu anggota DPR RI, Daniel Johan mengatakan bahwa Dirjen Pajak Kemenkeu tengah mengalami pukulan berat akibat kasus penganiayaan yang menyeret salah satu putra pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo (RAT), yang berakibat munculnya gerakan stop bayar pajak di media sosial.
Daniel juga mengatakan, jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap Dirjen Pajak terus tergerus. Bukan tidak mungkin gerakan tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu, maka Daniel mendukung pemerintah membuat aksi nyata agar masyarakat tetap percaya dan bersedia membayar pajak.
Baca Juga: Indra Bekti Digugat Cerai Istri, Pengacara: Keduanya Sudah Sepakat
"Harus dilakukan gebrakan-gebrakan yang signifikan, jangan sekedar simbolik. Mengembalikan kepercayaan menjadi jalan terbaik," ucap Daniel.
Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada keterangan pers secara daring di Kantor Pusat Dirjen Pajak, meminta masyarakat tetap membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun pajak penghasilan, meskipun memiliki kemarahan terkait kasus yang menyeret salah satu putra pegawai pajak.
