Network
Literasi News - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mengeluarkan peraturan terkait transformasi digital yaitu sertifikat elektronik. Yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik yang mulai berlaku pada tahun 2021.
Peralihan bentuk sertifikat tanah dari bentuk fisik ke digital itu adalah salah satu upaya antisipasi dari tindakan pemalsuan dokumen yang kerap dilakukan mafia tanah. Tindakan mafia tanah itu membuat Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil geram. Biasanya, mafia tanah memanipulasi pemilik tanah dengan berpura-pura membeli tanah.
Baca Juga: Siap Siap, Pencairan Tahap II Dana Taperum Pensiunan PNS Dilaksanakan Bulan Ini, Februari 2021
Bermodal uang muka yang dibayarkan, mafia tanah bisa meminjam sertifikat dari sang pemilik tanah untuk dicek di Kantor BPN lalu diganti menjadi sertifikat palsu.
"Dengan sertifikat elektronik, pemalsuan tidak bisa dilakukan karena semua dokumen sudah berbentuk elektronik," kata Sofyan.
Belakangan, muncul kekhawatiran bahwa dengan adanya sertifikat tanah elektronik maka sertifikat tanah fisik akan ditarik dan tidak berlaku. Termasuk soal keamanan data dan validitas dokumen.
Baca Juga: Tebing Keraton, Pesona Bukit di Patahan Lembang yang Intagramable
Ada beberapa poin yang menurut Pemerintah, dalam hal ini Menteri ATR/BPN menegaskan, tujuan dari program ini adalah bagaimana pelayanan publik menjadi lebih baik sehingga bila sudah bisa sertifikat elektronik, kerja mafia tanah akan hilang, karena tidak ada seseorang yang bisa memalsukan.
Soal penarikan sertifikat fisik itu tercantum dalam Pasal 16 pada peraturan yang baru. Pada ayat 3 pasal 16 Permen ATR/BPN Nomor 1/2021 tertulis "Kepala Kantor Pertanahan menarik Sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan."
